Gardamahakam.id, – Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti pentingnya akurasi data dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Rieke setelah mengikuti Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, berbagai gagasan pembangunan yang disampaikan pemerintah dapat diwujudkan selama didukung basis data yang akurat, aktual, dan relevan.
“Semua yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, saya kira bukan tidak mungkin. Mungkin, asal basis datanya akurat, aktual dan relevan sehingga tidak ada lagi main-main dengan data,” ujar Rieke.
Ia mengingatkan, persoalan data tidak boleh dianggap sebagai hal administratif semata. Menurut Rieke, kesalahan atau ketidakakuratan data dapat berdampak pada perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program pemerintah.
Rieke bahkan mengingatkan potensi munculnya anggaran yang tidak sesuai apabila perencanaan dibangun berdasarkan data yang bermasalah. Kondisi tersebut, kata dia, pada akhirnya dapat membuka celah terjadinya penyimpangan.
“Sebagus apa pun rencana pembangunan, sebagus apa pun konsep pemerintah, tanpa data yang akurat, yang terjadi ini hanya sekadar di atas kertas,” tuturnya.
Selain persoalan data, Rieke menyinggung empat pedoman yang menjadi arah kerja Kabinet Merah Putih. Keempat pedoman tersebut meliputi pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap kepentingan inti nasional, upaya menyelesaikan persoalan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, anak, dan generasi mendatang.
Menurut Rieke, gagasan tersebut memiliki kemiripan dengan model teknokrasi dewan perancang negara yang pernah dirumuskan Soemitro Djojohadikoesoemo pada 1951.
Ia menilai gagasan tersebut memiliki arah yang baik, tetapi implementasinya tetap membutuhkan sistem data nasional yang kuat. Karena itu, Rieke mendorong pemerintah segera menindaklanjuti pembahasan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
“Ini semua konsep tadi bagus, baik, tetapi sama dengan yang diwangsitkan Pak Soemitro, kalau boleh saya pakai istilah wangsit, yaitu segera sahkan RUU Satu Data Indonesia. Karena konsep ini tidak mungkin berjalan tanpa berbasis data negara yang akurat, aktual, dan relevan,” katanya.
Rieke menyebut draf RUU Satu Data Indonesia telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2026. Namun, hingga saat ini, ia mengatakan pemerintah belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melanjutkan proses pembahasan.
Ia meminta pemerintah tidak menunda pengiriman kedua dokumen tersebut. Menurutnya, percepatan pembahasan regulasi Satu Data Indonesia diperlukan agar berbagai kebijakan pemerintah dapat disusun dan dijalankan secara lebih terukur.
Rieke juga mencontohkan kebijakan terkait penyaluran bantuan maupun intervensi pangan yang menurutnya harus menggunakan data yang tepat. Dengan demikian, program pemerintah dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan tidak salah sasaran.
Ia menilai pemanfaatan data telah menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan di berbagai negara. Bahkan, Rieke menyebut data sebagai “new oil” karena memiliki nilai strategis dalam menentukan arah kebijakan.
“Tidak mungkin semua konsep itu bisa berjalan terarah, terencana, terukur, tepat sasaran, tanpa data dasar negara yang akurat,” pungkasnya.
