Gardamahakam.id, – Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan total belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menetapkan target defisit fiskal sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Penyampaian RAPBN 2027 dilakukan Prabowo dalam pidato tahunan mengenai anggaran di hadapan anggota DPR pada Jumat (14/8/2026). Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada tahun depan.
Prabowo mengatakan kebijakan anggaran 2027 tetap diarahkan secara ekspansif dengan fokus pada delapan program prioritas nasional. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain ketahanan pangan, kemandirian energi, hilirisasi dan industrialisasi, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Selain mengarahkan anggaran pada program prioritas, pemerintah juga berencana meningkatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam. Prabowo menegaskan Indonesia harus memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan nilai dan harga komoditas yang dihasilkan dari kekayaan alam nasional.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pembentukan bursa komoditas untuk sejumlah komoditas strategis. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
“Kita ingin membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas ekspor utama Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi sebagai negara penghasil bahan mentah, sementara harga dan keuntungan komoditas ditentukan pihak lain. Ia bahkan menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan untuk menahan eksploitasi mineral tertentu apabila harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia.
“Indonesia akan berhenti menjadi tempat komoditas digali tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan unit khusus di bawah Danantara untuk mengelola proyek pembangunan jangka panjang yang belum memberikan keuntungan komersial dalam waktu dekat, tetapi dinilai strategis bagi kepentingan nasional.
Unit tersebut akan diberi nama Danantara Development Management Fund (DDMF). Salah satu proyek yang disebut masuk dalam cakupan investasi adalah pembangunan tanggul laut raksasa di Pulau Jawa.
Dari sisi anggaran, belanja negara 2027 yang diusulkan sebesar Rp4.097,2 triliun meningkat sekitar 3,9 persen dibandingkan proyeksi belanja negara tahun 2026.
Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun pada 2027. Angka tersebut meningkat sekitar 6,8 persen dibandingkan perkiraan pendapatan tahun berjalan.
Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit 2026 sebesar 2,85 persen dan masih berada di bawah batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Target tersebut disusun berdasarkan sejumlah asumsi makroekonomi. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rata-rata Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen. Namun, Prabowo sebelumnya menyampaikan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini berpotensi mencapai 6 persen.
Dalam jangka menengah, Prabowo menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 8 persen pada akhir masa pemerintahannya pada 2029. Pada kuartal II 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,3 persen.
Di tengah target pertumbuhan tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal dan nilai tukar. Pelemahan rupiah serta dinamika arus modal menjadi sejumlah faktor yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.
Kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo juga terus menjadi perhatian investor, terutama terkait kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas yang membutuhkan anggaran besar. Kondisi tersebut membuat pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara ekspansi anggaran, pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan fiskal nasional.
