Gardamahakam.id, – Jakarta β Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, menyambut positif penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 tentang perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG).
Melalui regulasi tersebut, mekanisme pengadaan yang sebelumnya menggunakan skema business to business (B2B) diubah menjadi government to government (G2G) dan government to business (G2B). Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat peran pemerintah dalam mengamankan kebutuhan energi nasional dari pasar internasional.
Syafruddin mengatakan, perubahan tersebut penting untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam berhadapan dengan pemasok minyak dan gas bumi (migas) dari luar negeri. Selama ini, mekanisme transaksi langsung antarbadan usaha dinilai belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap kepastian pasokan.
Dalam skema baru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) akan mewakili negara dalam proses pengadaan. Adapun Pertamina tetap menjalankan fungsi sebagai pembeli atau offtaker.
Ia mencontohkan, proses tender yang dimenangkan dengan penawaran harga kompetitif tidak selalu menjamin pemasok memenuhi kewajiban pengiriman. Persoalan muncul ketika pemasok memilih membatalkan kesepakatan setelah menerima penawaran dengan harga lebih tinggi dari pihak lain.
βSelama ini, Pertamina bisa memenangkan tender dengan harga kompetitif. Namun, kemenangan tersebut tidak selalu menjamin pasokan karena pemasok terkadang membatalkan kesepakatan secara sepihak ketika mendapatkan penawaran lebih tinggi. Situasi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi negara,β ujar Syafruddin.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut, keterlibatan pemerintah secara langsung dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan kesepakatan dengan pemasok internasional. Selain mengejar harga yang bersaing, pemerintah juga perlu memastikan komitmen pengiriman dan membuka peluang diversifikasi sumber pasokan.
βDengan Lemigas menjadi representasi negara dalam proses pengadaan, marwah dan bargaining position Indonesia akan semakin kuat. Pemasok juga harus lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Pembatalan sepihak tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa,β tegasnya.
Syafruddin menilai penguatan sistem pengadaan tidak bisa ditunda, mengingat kebutuhan energi Indonesia masih bergantung pada impor. Sekitar 85 persen kebutuhan LPG nasional, misalnya, masih dipasok dari luar negeri. Sementara itu, minyak mentah Indonesia juga didatangkan dari sejumlah negara, termasuk kawasan Timur Tengah dan Rusia.
Besarnya ketergantungan tersebut membuat pemerintah perlu memiliki mekanisme pengadaan yang mampu menjaga stabilitas harga, menjamin kelancaran pasokan, serta melindungi kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan perdagangan energi.
βKetergantungan impor yang tinggi harus diimbangi dengan sistem pengadaan yang kuat. Negara tidak boleh berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pemasok internasional. Karena itu, Perpres ini menjadi terobosan penting untuk memperkuat tata kelola importasi energi nasional,β jelasnya.
Di sisi lain, Syafruddin menegaskan perubahan mekanisme tersebut bukan berarti mengurangi tanggung jawab Pertamina dalam menjaga ketahanan energi. Perusahaan pelat merah itu tetap memiliki peran penting, terutama dalam pengelolaan dan pendistribusian BBM serta LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia berharap pembagian fungsi antara Lemigas dan Pertamina dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Koordinasi kedua lembaga tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan pengadaan energi yang baru.
βAkan ada pembagian tugas yang lebih jelas. Lemigas berfokus pada proses pengadaan sebagai representasi negara, sedangkan Pertamina bertindak sebagai offtaker yang membeli komoditas hasil pengadaan tersebut. Keduanya harus bersinergi agar rantai pasok energi nasional semakin kuat,β ungkapnya.
Syafruddin berharap pelaksanaan Perpres Nomor 107 Tahun 2026 mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Ia menekankan, keberhasilan regulasi tersebut tidak cukup hanya diukur dari perubahan mekanisme pengadaan, tetapi juga dari kepastian pasokan, stabilitas harga, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.













