Gardamahaka.id, – Kaltim – Penguatan kedaulatan mineral melalui pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional menjadi sorotan dalam seminar nasional bertema “Kedaulatan Mineral: Aktualisasi Pasal 33 UUD 1945 di Tangan BUMN Tambang” yang digelar Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur. Anggota DPR RI Komisi XII, Syafruddin, hadir sebagai pemateri dalam kegiatan yang membahas peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam pengelolaan sektor pertambangan tersebut.
Seminar ini mendapat dukungan MIND ID sebagai sponsor. Diskusi berfokus pada implementasi amanat konstitusi di sektor pertambangan, terutama terkait peningkatan nilai tambah mineral, penguatan industri nasional, serta optimalisasi manfaat sumber daya alam bagi masyarakat.
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Konstitusi mengamanatkan agar sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut dinilai perlu diwujudkan melalui kebijakan pertambangan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Dalam pemaparannya, Syafruddin menegaskan bahwa kebijakan pertambangan harus menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas. Menurutnya, BUMN tambang memiliki posisi strategis untuk memperkuat industri hilir, meningkatkan nilai ekonomi komoditas mineral, serta mendorong agar manfaat pengelolaannya lebih banyak dirasakan di dalam negeri.
“Kedaulatan mineral harus diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan nasional. Amanat Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, peran BUMN tambang menjadi strategis, bukan hanya dalam mengelola sumber daya mineral, tetapi juga dalam meningkatkan nilai tambah, memperkuat industri nasional, dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Syafruddin.
Selain peningkatan nilai tambah, ia menyoroti pentingnya tata kelola pertambangan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang efektif serta perlindungan lingkungan, katanya, perlu menjadi bagian dari kebijakan pertambangan agar kegiatan industri berjalan berkelanjutan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Ketua Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur, Taufikudin, menyampaikan apresiasi kepada MIND ID atas dukungan sebagai sponsor dalam penyelenggaraan seminar tersebut. Ia menilai dukungan itu turut membantu menghadirkan ruang diskusi bagi generasi muda untuk memahami persoalan pengelolaan mineral dan kebijakan sumber daya alam.
“Kami dari Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada MIND ID yang telah memberikan dukungan sebagai sponsor dalam penyelenggaraan seminar nasional ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam menghadirkan ruang diskusi bagi generasi muda untuk memahami persoalan kedaulatan mineral dan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujar Taufikudin.
Ia berharap seminar tersebut dapat memperluas wawasan generasi muda mengenai kebijakan pertambangan sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam membahas arah pengelolaan industri mineral Indonesia ke depan.
“Harapan kami, BUMN tambang dapat terus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sekali lagi, kami berterima kasih kepada MIND ID atas dukungan yang diberikan,” pungkasnya.
Melalui seminar ini, Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur berharap pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai kedaulatan mineral semakin meningkat. Pengelolaan pertambangan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kegiatan produksi, tetapi juga mampu memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
