Gardamahakam.id, – Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Menurutnya, ukuran utama APBN harus dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Jumat (14/8/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Puan memaparkan perkembangan APBN dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2000, belanja negara tercatat sekitar Rp197 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010.
Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas belanja negara terus mengalami pertumbuhan. Pada 2026, APBN telah mencapai sekitar Rp3.842 triliun atau hampir 20 kali lipat dibandingkan tahun 2000.
“Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000,” kata Puan.
Ia memperkirakan besaran belanja negara dalam APBN 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan jauh dari angka Rp4.000 triliun.
“APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun,” ujarnya.
Meski anggaran negara terus meningkat, Puan mengingatkan bahwa nominal yang besar tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan. Menurutnya, anggaran harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tegasnya.
Puan juga menyoroti tema kebijakan fiskal 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.” Ia menilai tema tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, berbagai program prioritas nasional pada 2027, mulai dari penguatan kedaulatan pangan hingga upaya menekan angka kemiskinan, menurut Puan harus ditempatkan dalam satu arah pembangunan nasional yang terintegrasi.
Ia menegaskan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak dan kesempatan yang setara.
“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat di mana pun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” ujarnya.
Puan juga mengingatkan agar pembangunan tidak meninggalkan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas. Pemerataan pembangunan, menurutnya, harus menjangkau masyarakat di pulau-pulau kecil, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pegunungan hingga wilayah terpencil.
“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” pungkas Puan.
