Kaltim  

Daerah Kaya SDA, Syafruddin Ingatkan Jangan Hanya Menanggung Dampak Tambang

banner 120x600
banner 468x60

Gardamahakam.id, – KALTIM – Besarnya kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang sebanding bagi negara dan masyarakat. Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, yang meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan sektor strategis.

Menurut Syafruddin, pemanfaatan kekayaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan. Negara harus memastikan aktivitas pertambangan dan energi memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah penghasil.

banner 325x300

Ia mengingatkan bahwa prinsip pengelolaan tersebut telah diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, kebijakan pemerintah harus memastikan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kekayaan alam kita ini milik negara dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru porsi terbesarnya dinikmati segelintir pihak swasta atau korporasi. Negara tidak boleh kalah dan hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (22/11/2026).

Ia menilai persoalan pemerataan manfaat pengelolaan SDA perlu menjadi perhatian serius, termasuk di Kalimantan Timur yang dikenal memiliki potensi besar pada sektor pertambangan dan energi. Menurutnya, aktivitas ekonomi yang memanfaatkan kekayaan alam daerah semestinya turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Syafruddin mendorong pemerintah mengevaluasi tata kelola perizinan dan memperluas kesempatan bagi pelaku usaha lokal. Pengembangan industri hilir juga perlu melibatkan BUMN, BUMD, koperasi, serta pengusaha daerah agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan bermodal besar.

Di sisi lain, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban kepada negara dan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Ia meminta pengawasan pembayaran royalti, pajak, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diperketat agar kegiatan usaha tidak meninggalkan persoalan bagi daerah penghasil.

“Kita mendukung penuh langkah pemerintah untuk menata ulang manajemen pengelolaan SDA agar lebih berkeadilan. Pengawasan terhadap kewajiban royalti, pajak, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan swasta harus diperketat. Jangan sampai daerah penghasil SDA hanya kebagian dampak kerusakan lingkungannya saja, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.

Syafruddin menegaskan, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan energi, pertambangan, dan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut mencakup kebijakan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Ia berharap pembenahan tata kelola SDA dapat memperkuat posisi negara dalam mengelola kekayaan alam sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih adil. Dengan begitu, potensi sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *