Gardamahakam.id, – BALIKPAPAN – Rencana pembentukan Desk Investasi Regional di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin, mengingatkan agar kemudahan investasi tidak hanya menguntungkan pemodal, tetapi turut membuka peluang bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal.
Menurutnya, kehadiran layanan terpadu yang digagas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus menjadi kesempatan untuk memperkuat perekonomian daerah. Terlebih, Kaltim memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) serta potensi besar di sektor energi dan hilirisasi industri.
Syafruddin menyambut positif rencana pemerintah menghadirkan Desk Investasi Regional di Balikpapan setelah sebelumnya layanan serupa diluncurkan di Makassar, Semarang, dan Medan.
Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan proses perizinan harus disertai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.
“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Investasi yang memboyong Desk Investasi Regional ke Balikpapan setelah Makassar. Ini sangat relevan untuk memangkas sumbatan perizinan di lapangan. Namun, saya mengingatkan agar desk ini tidak sekadar menjadi karpet merah bagi pemodal besar tanpa memastikan dampak nyatanya bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ketua DPW PKB Kaltim itu kemudian menguraikan tiga hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Desk Investasi Regional.
Pertama, keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas investasi. Ia meminta perusahaan yang beroperasi di Kaltim memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja daerah sekaligus membuka ruang kemitraan bagi pengusaha lokal dan UMKM.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha setempat dalam rantai pasok industri penting agar perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Kedua, kepastian hukum dan penyelesaian kendala perizinan. Ia berharap keberadaan desk tersebut dapat membantu investor maupun pelaku usaha dalam menghadapi persoalan administrasi, termasuk penyesuaian regulasi perizinan berusaha berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan penerapan sistem Online Single Submission (OSS).
Ketiga, pengawasan terhadap dampak lingkungan. Syafruddin menegaskan bahwa pengembangan investasi, terutama di sektor pertambangan dan hilirisasi, harus tetap memperhatikan standar perlindungan lingkungan serta kewajiban reklamasi.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup, ia menilai pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan maupun kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Investasi yang masuk ke Kaltim harus berkualitas. Jangan sampai daerah kita hanya menanggung dampak ekologis dan sosialnya, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar. Kami di Komisi XII DPR RI akan mengawal langsung operasional Desk Investasi Balikpapan ini agar benar-benar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tengah memperluas pembentukan Desk Investasi Regional di sejumlah wilayah strategis nasional. Program tersebut diarahkan untuk mengawal percepatan realisasi proyek strategis dengan nilai mencapai Rp100 triliun, sekaligus mendukung pencapaian target investasi nasional pada 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

















