Gardamahakam.id, – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2019–2022. Kali ini, penyidik menahan Bagus Wahyudiono (BGS), yang diketahui merupakan staf Anwar Sadad, mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.
Penahanan tersebut diumumkan Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Bagus merupakan tersangka dari klaster kedua dalam perkara dugaan suap dana hibah tersebut.
“Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” ungkap Ahmad Taufik.
Dalam penjelasannya, Taufik mengungkapkan bahwa Bagus diduga berperan sebagai penghubung sekaligus pengelola aliran uang dalam proses pengajuan dana hibah. Sebelum dana dialokasikan, staf Sekretariat DPRD Jawa Timur terlebih dahulu melakukan pendataan dan rekapitulasi usulan hibah dari masing-masing anggota dewan.
Dari proses pembagian alokasi tersebut, Anwar Sadad diduga memperoleh jatah dana hibah dengan total mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022.
Rinciannya, pada 2019 alokasi yang diperoleh mencapai Rp48,9 miliar, kemudian Rp37,6 miliar pada 2020. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp121,3 miliar pada 2021 dan sebesar Rp83,7 miliar pada 2022.
KPK menduga Anwar Sadad menetapkan permintaan *commitment fee* kepada para koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota. Besaran imbalan yang diminta disebut berkisar 15 hingga 20 persen dari nilai alokasi.
Para korlap yang menyanggupi permintaan tersebut kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah. Dokumen pengajuan selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD terkait atau pihak yang mewakilinya.
Dalam mekanisme tersebut, Bagus diduga mendapat tugas khusus untuk mengatur berbagai kepentingan pengajuan dana hibah. Tugasnya meliputi koordinasi usulan pekerjaan, menjadi penghubung para korlap, memeriksa kelengkapan dokumen, hingga mengumpulkan dan mengelola uang imbalan.
“Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” terang Taufik.
Lebih lanjut, KPK mengungkapkan bahwa para korlap yang memperoleh alokasi dana hibah diduga menyerahkan *commitment fee* sebesar 20 hingga 25 persen. Penyerahan uang tersebut dilakukan melalui beberapa mekanisme, yakni secara langsung kepada Anwar Sadad, melalui Bagus secara tunai maupun transfer, atau dengan membiayai kebutuhan pribadi Anwar Sadad.
Dari praktik tersebut, KPK menduga Anwar Sadad menerima uang sebesar Rp41,7 miliar sepanjang 2019–2022. Dari jumlah itu, sekitar Rp40,5 miliar disebut diterima Anwar Sadad, sedangkan Bagus diduga memperoleh bagian sekitar Rp1,26 miliar.
“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Di mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” ungkap Taufik.
Selain dugaan penerimaan imbalan, penyidik juga mengungkap adanya pemotongan dana hibah pada tingkat pelaksanaan. KPK menyebut sekitar 20 hingga 30 persen dari dana yang telah dicairkan untuk masing-masing kelompok masyarakat diduga kembali dipotong oleh para korlap.
Akibatnya, anggaran yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya tersisa sekitar 55 hingga 70 persen dari nilai awal dana hibah.
Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Aset yang disita di antaranya satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
Atas dugaan perbuatannya, Bagus Wahyudiono bersama Anwar Sadad selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
21 Tersangka dalam Perkara Dana Hibah
Dalam perkembangan perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Dari jumlah tersebut, tujuh tersangka telah menjalani penahanan. Sementara itu, proses penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
Ahmad Taufik menyampaikan bahwa penyidik masih akan melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka lainnya. KPK juga berencana melakukan langkah penegakan hukum lanjutan, termasuk penahanan dan pelimpahan perkara ke tahap penuntutan.
“Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” jelas Taufik.
Kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.
Dari total 21 tersangka yang ditetapkan, empat orang diduga berperan sebagai pihak penerima yang berasal dari unsur penyelenggara negara. Sementara 17 tersangka lainnya merupakan pihak pemberi, terdiri atas 15 orang dari kalangan swasta dan dua orang dari unsur penyelenggara negara.

















