Jangan Abaikan Reklamasi, Syafruddin Minta Perusahaan Tambang Ditindak Tegas

banner 120x600
banner 468x60

Gardamahakam.id, – JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan. Ia meminta perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang diberikan sanksi tegas.

Menurut Syafruddin, pemblokiran pengajuan RKAB terhadap perusahaan yang bermasalah dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pertambangan. Kebijakan tersebut juga dinilai penting agar kegiatan eksploitasi sumber daya alam tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan.

banner 325x300

“Kami mendukung langkah tegas Ditjen Minerba ESDM yang memperketat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya. Menurut kami, lingkungan hidup bukan komoditas yang bisa dikorbankan demi mengejar keuntungan semata. Perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang harus diberikan sanksi tegas. Jangan beri celah bagi mereka untuk terus mengeruk kekayaan alam tanpa bertanggung jawab memulihkan lingkungan,” ujar Syafruddin di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menilai persoalan reklamasi masih menjadi pekerjaan serius dalam tata kelola pertambangan, terutama terkait lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa pemulihan. Selain merusak lingkungan, kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan warga yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan.

Dampak dari persoalan tersebut bahkan telah menelan korban jiwa. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur per November 2026, tercatat 57 anak meninggal dunia akibat tenggelam di lubang bekas tambang di wilayah Kaltim.

Syafruddin menyebut angka tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan perusahaan pertambangan. Menurutnya, aktivitas pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus disertai tanggung jawab untuk memulihkan lingkungan dan melindungi keselamatan masyarakat.

Ia menegaskan, setiap perusahaan yang memperoleh izin untuk mengelola sumber daya alam wajib menjalankan ketentuan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan, terlepas dari besarnya skala usaha maupun target produksi perusahaan.

“Pemblokiran RKAB harus diterapkan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Baik perusahaan pemegang izin usaha pertambangan skala kecil maupun korporasi besar harus tunduk pada aturan. Jangan sampai target produksi dan agenda hilirisasi dijadikan alasan untuk melonggarkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban lingkungan,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.

Selain memperketat persetujuan RKAB, Syafruddin meminta Kementerian ESDM meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Pengawasan, menurutnya, perlu dilakukan melalui pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan perusahaan.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada manipulasi laporan maupun upaya perusahaan menghindari kewajiban pemulihan lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin usaha pertambangan.

“Kami akan mengoptimalkan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Kami ingin tata kelola pertambangan nasional semakin bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru meninggalkan kerusakan lingkungan dan ancaman keselamatan bagi masyarakat,” pungkas Syafruddin.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *