Gardamakam.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif pada sektor lain.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru.
“Jangan sampai program yang dijalankan tidak selaras dengan kondisi keuangan pemerintah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah di sektor lain,” ujar Ismail, Sabtu (15/02/2025).
Menurutnya, program efisiensi anggaran perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak menghambat sektor lain yang juga bergantung pada dana pemerintah.
Salah satu hal yang disoroti adalah kemungkinan pemangkasan anggaran yang dapat berimbas pada sektor ketenagakerjaan.
“Terkait dengan adanya PHK di berbagai instansi, perlu dilihat lebih dalam apa penyebab utamanya. Tidak semua PHK semata-mata terjadi karena efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Ismail menekankan bahwa jika dalam pelaksanaan program Memajukan Belanja Gunanya (MBG) memang diperlukan efisiensi anggaran yang berpotensi berdampak pada PHK, maka pemerintah harus mencari solusi agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan pihak lain,” pungkasnya.
