Gardamahakam.id – Isu terkait penempatan tenaga honorer dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Samarinda kembali menjadi perbincangan.
Berbagai pandangan muncul mengenai sistem rekrutmen yang diterapkan, terutama dalam hal kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja.
Tak sedikit pihak yang menilai kebijakan ini berpengaruh terhadap efektivitas kerja di lapangan, bahkan memicu persaingan yang kurang sehat di antara tenaga honorer senior dan tenaga kerja muda.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, menyatakan bahwa penghargaan terhadap pengabdian tenaga honorer senior harus menjadi pertimbangan, tetapi ia juga menegaskan bahwa seleksi rekrutmen harus tetap berpegang pada aturan.
“Selama seluruh persyaratan terpenuhi, meskipun kualifikasinya berbeda, itu tetap sesuai aturan. Regulasi adalah pedoman utama dalam proses ini,” ungkap Markaca, Jumat (24/01/2025).
Ia menambahkan, generasi muda memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi melalui inovasi dan ide segar.
“Tidak mungkin kita hanya bergantung pada tenaga kerja senior. Generasi muda diperlukan untuk memberikan gagasan baru, bekerja lebih kreatif, dan dengan kecepatan yang lebih baik,” jelasnya.
Untuk mengatasi ketegangan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda telah menerapkan sistem daftar tunggu (waiting list) bagi tenaga honorer yang belum lolos seleksi PPPK. Dengan sistem ini, mereka dapat tetap bekerja di instansi asal sambil menunggu posisi kosong.
Markaca berharap langkah tersebut dapat memberikan solusi yang adil dan memberikan peluang setara bagi semua pihak.
“Kami di DPRD berusaha mencari solusi terbaik agar kebijakan ini dapat memberikan keadilan. Semua pihak harus memperoleh hak yang sama,” tuturnya.
