Gardamahakam.id, – Kaltim – Pengembangan gas bumi menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Perluasan pemanfaatannya membutuhkan dukungan infrastruktur, kepastian pasokan, serta sinergi antara pemerintah, DPR RI, badan usaha, dan masyarakat agar akses energi dapat berkembang sesuai kebutuhan.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan bertema “Menuju Swasembada Energi: Sinergi DPR RI, PGN dan Masyarakat dalam Perluasan Gas Bumi”. Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPR RI Komisi XII dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Syafruddin, sebagai pemateri.
Pembahasan berfokus pada potensi pengembangan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga maupun sektor usaha. Selain ketersediaan sumber daya, perluasan pemanfaatannya juga memerlukan kesiapan infrastruktur, kepastian pasokan, serta perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Syafruddin menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pengembangan sektor energi. Pemanfaatan sumber daya dalam negeri, menurutnya, perlu didukung kebijakan yang tepat dan koordinasi antarpemangku kepentingan agar pengembangan gas bumi dapat berjalan secara optimal.
“Pengembangan gas bumi perlu dilakukan secara terencana agar potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain memperhatikan ketersediaan pasokan, perluasan jaringan juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, keterjangkauan biaya, dan keberlanjutan layanan energi,” ujar Syafruddin.
Dalam pengembangan sektor energi, DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berperan dalam pengembangan infrastruktur serta penyediaan layanan gas bumi bagi pelanggan.
Penyelenggara kegiatan, Taufikuddin, mengatakan forum tersebut bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai potensi gas bumi sekaligus memperkuat komunikasi antara pemangku kepentingan dalam mendukung ketahanan energi nasional.
“Menurut kami, swasembada energi tidak bisa diwujudkan hanya oleh pemerintah atau perusahaan energi. Diperlukan sinergi semua pihak, termasuk DPR RI, PGN, dan masyarakat, agar pengembangan gas bumi dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata,” kata Taufikuddin.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor energi. Informasi mengenai ketersediaan jaringan, biaya layanan, keamanan penggunaan, dan manfaat gas bumi perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami peluang serta tantangan dalam pemanfaatannya.
Selain itu, perluasan jaringan distribusi gas bumi perlu mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan pelanggan, dan kelayakan infrastruktur. Perencanaan tersebut diperlukan agar pengembangan layanan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Taufikuddin juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sponsor PT Perusahaan Gas Negara (PGN) atas dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan itu menjadi bagian penting dalam menghadirkan ruang diskusi yang membahas pengembangan gas bumi dan upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) atas dukungan terhadap kegiatan ini. Kami berharap kerja sama yang terjalin dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi gas bumi serta pentingnya sinergi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional,” ujar Taufikuddin.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi awal dari komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, seluruh pihak dapat terus membangun kolaborasi untuk mendorong pengembangan gas bumi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” pungkasnya.
Pengembangan gas bumi membutuhkan perencanaan yang terukur, optimalisasi sumber daya dalam negeri, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Sinergi antara DPR RI, PGN, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung penyediaan energi yang berkelanjutan sesuai kebutuhan nasional.
