Gardamahakam.id, – Balikapapan – Aliansi Gerakan Aksi Mahasiswa Nusantara (GEMANUSA) berencana menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, Kamis (17/9/2026). Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan laporan terkait pembangunan gedung baru DPRD Kota Balikpapan.
Koordinator Lapangan gerakan aksi mahasiswa nusantra, Muslimin, dijadwalkan memimpin aksi yang akan dimulai pukul 10.30 WITA. Dalam surat pemberitahuan bernomor 072/GAM.NUSANTARA/09-2026, Gerakan aksi mahasiswa nusantara menyoroti pembangunan gedung DPRD Balikpapan yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp140 miliar.
Gerakan aksi mahasiswa nusantara mengklaim menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan Tahap I maupun pekerjaan lanjutan Tahap II. Mereka juga mengaitkan temuan tersebut dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur.
Dalam surat tersebut disebutkan, kekurangan volume pada pembangunan Tahap I bernilai sekitar Rp411,22 juta. Sementara pada pekerjaan lanjutan Tahap II, terdapat kekurangan volume yang disebut mencapai sekitar Rp817,41 juta. Jika dijumlahkan, nilai yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Atas persoalan tersebut, gerakan aksi mahasiswa nusantara meminta Kejati Kaltim melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan proyek dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan, termasuk Kepala Dinas PU Kota Balikpapan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta penyedia pekerjaan.
Gerakan aksi mahasiswa nusantara juga mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan audit forensik apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek. “Menuntut Kepala Kejati Kaltim untuk segera melakukan penyelidikan dan audit forensik secara menyeluruh terkait pembangunan gedung kantor DPRD Kota Balikpapan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi atau DED,” demikian tuntutan mereka.
Selain itu, gerakan aksi mahasiswa nusantra meminta pemberantasan dugaan korupsi dilakukan secara transparan dan tidak pandang bulu. Aksi tersebut rencananya diikuti sekitar 225 orang dengan agenda penyampaian aspirasi serta penyerahan laporan kepada Kejati Kaltim.
Gerakan aksi mahasiswa nusantara menilai penggunaan anggaran negara dalam pembangunan fasilitas publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Adapun dugaan ketidaksesuaian dan nilai kekurangan volume yang disampaikan dalam aksi tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan pihak berwenang dan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi.
