Garadamahakam.id – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite mendapat sorotan dari anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. Ia menilai kondisi tersebut dipicu meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah terjadi penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Menurut Syafruddin, kenaikan harga Pertamax merupakan kebijakan yang diambil pemerintah di tengah tekanan ekonomi global, termasuk penguatan dolar Amerika Serikat dan tingginya harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir.
“Keputusan itu memang bukan hal mudah. Pemerintah harus menghadapi tekanan nilai tukar dolar serta kenaikan harga minyak dunia yang sebelumnya cukup signifikan,” ujarnya.
Meski demikian, Syafruddin menilai kondisi harga minyak dunia yang mulai menunjukkan tren penurunan perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan harga BBM ke depan. Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang masih tertekan juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan.
Ia mengatakan, dampak paling terasa dari kenaikan harga Pertamax adalah meningkatnya jumlah pengguna kendaraan yang beralih ke Pertalite. Fenomena tersebut, menurutnya, menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean di sejumlah SPBU.
“Yang terjadi saat ini adalah peningkatan signifikan pengguna Pertalite karena sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi,” katanya.
Syafruddin mengingatkan bahwa Pertalite merupakan BBM yang mendapat subsidi pemerintah sehingga distribusinya harus sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi, proses pembelian dilakukan melalui sistem pendataan MyPertamina.
Namun demikian, ia melihat antrean yang terjadi saat ini banyak didominasi pengguna kendaraan roda dua. Menurutnya, kelompok tersebut memang masih berhak memperoleh Pertalite sehingga perlu ada langkah khusus agar pelayanan di SPBU tidak menimbulkan penumpukan kendaraan.
“Pengguna sepeda motor memang masih berhak mendapatkan Pertalite. Karena itu perlu dicari solusi agar pelayanan berjalan lebih lancar dan antrean tidak semakin panjang,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Syafruddin mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pertamina dan pengelola SPBU untuk mencari langkah konkret mengatasi persoalan tersebut.
Salah satu usulan yang disampaikannya adalah memastikan seluruh SPBU di Kalimantan Timur tetap menyediakan layanan Pertalite, khususnya bagi pengguna kendaraan roda dua.
“Salah satu faktor yang menyebabkan antrean mengular adalah tidak semua SPBU menjual Pertalite. Jika seluruh SPBU kembali melayani penjualan Pertalite untuk pengguna motor, saya kira antrean dapat berkurang,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk kendaraan roda empat, mekanisme penyaluran BBM subsidi tetap harus mengacu pada sistem barcode dan data MyPertamina guna memastikan subsidi tepat sasaran.
Selain itu, Syafruddin menyebut peluang penambahan kuota Pertalite di Kalimantan Timur masih terbuka melalui evaluasi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Evaluasi kuota, kata dia, dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
“Jika memang terjadi kekurangan kuota atau peningkatan jumlah kendaraan, tentu ada ruang untuk mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi,” tuturnya.
Ia memastikan akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk melihat kebutuhan riil Pertalite di sejumlah daerah, khususnya kota-kota besar di Kalimantan Timur.
Menurut Syafruddin, langkah koordinatif antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU perlu segera dilakukan agar persoalan antrean tidak semakin meluas sembari menyiapkan solusi jangka panjang.
“Yang terpenting sekarang adalah langkah cepat untuk mengatasi kondisi di lapangan. Setelah itu baru disiapkan solusi permanen agar persoalan serupa tidak terus berulang,” pungkasnya.
