Gardamahakam.id – Kalimantan Timur, yang dikenal kaya akan sumber daya alam, terutama mineral dan batu bara (minerba), masih menghadapi masalah besar dalam hal akses listrik. Pada tahun 2024, sebanyak 134 desa di provinsi ini belum teraliri listrik dari PLN.
Sebanyak 33 desa di antaranya mendapatkan pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat yang dibangun menggunakan dana dari APBN, APBD, dan partisipasi swasta.
Namun, masalah belum selesai, karena 101 desa lainnya masih bergantung pada sumber listrik mandiri, seperti mesin genset atau PLTS Solar Home System (SHS). Ini menyebabkan mereka tidak dapat menikmati pasokan listrik secara terus-menerus, mengingat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk genset.
Menanggapi hal ini, Syafrudin, S.Pd, Anggota DPR-RI Komisi XII yang mewakili Dapil Kalimantan Timur, berkomitmen untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan listrik di desa-desa tersebut. Dalam wawancara dengan media.
“Saya akan memperjuangkan dalam pemenuhan melistriki desa-desa tersebut dalam mendorong peningkatan Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Kalimantan Timur.”
Listrik kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di era digital di mana hampir semua aktivitas mengandalkan teknologi yang memerlukan pasokan listrik.
“Keberpihakan kami sebagai representasi masyarakat Kalimantan Timur di Senayan, sudah seharusnya memperjuangkan apa yang menjadi keresahan masyarakat selama ini, terutama yang ada di Kalimantan Timur.”
Anggota Komisi XII ini juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil guna mengaliri listrik ke desa-desa yang masih terisolasi.
“Kebetulan dalam waktu dekat ini kami di Komisi XII akan RDP dengan Kementerian ESDM dan akan mengusulkan ke Dirjen Ketenagalistrikan agar desa yang belum teraliri listrik untuk segera dialiri listrik semua,” tutup Syafrudin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Timur.
