Gardamahakam.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyerukan perlunya penanganan komprehensif terhadap maraknya pernikahan dini di Kota Tepian. Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak cukup jika hanya bersandar pada imbauan atau deklarasi kota layak anak.
Menurut Puji, pernikahan anak berdampak luas terhadap masa depan remaja, terutama perempuan. Ia menyebut bahwa banyak pernikahan dini berujung pada putus sekolah, kerentanan ekonomi, hingga meningkatnya potensi kekerasan dalam rumah tangga.
“Banyak yang pikir sekolah nggak penting, yang penting bisa kerja dan bantu ekonomi keluarga. Padahal risiko ke depan jauh lebih besar,” ujarnya.
Puji menyebut bahwa salah satu akar persoalan terletak pada minimnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan mental dalam membangun rumah tangga.
Ia mengajak pemerintah, DPRD, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat untuk bersinergi membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat.
“Kita harus hadir lebih aktif di tengah masyarakat. Bangun layanan konseling keluarga, perkuat edukasi seksual dan kesehatan reproduksi, serta sediakan ruang aman bagi anak-anak dan remaja,” tegasnya.
Dengan pendekatan lintas sektor dan intervensi konkret, Puji berharap generasi muda di Samarinda bisa tumbuh dalam lingkungan yang mendukung masa depan mereka secara utuh—bukan justru menjerumuskan mereka ke siklus kemiskinan dan kerentanan baru.
