Gardamahakam.id – Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan kota yang lebih maju dan berdaya saing.
Setiap tahapan dalam proses ini perlu mendapat perhatian serius agar usulan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu forum yang berperan penting dalam perencanaan ini adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk menyelaraskan aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini, Musrenbang Kecamatan Samarinda Ilir kembali digelar sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menyebutkan bahwa Musrenbang merupakan tahap awal dalam proses perencanaan pembangunan yang harus mendapat perhatian serius.
Ia menyoroti perlunya kesinambungan antara perencanaan di tingkat kelurahan dengan kebijakan pemerintah kota dan provinsi.
“Kegiatan ini adalah tahapan strategis. Kami ingin memastikan setiap usulan Musrenbang kelurahan benar-benar diperhitungkan dalam skala prioritas pembangunan, bukan sekadar menjadi daftar keinginan yang tidak terealisasi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah program yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tahun 2025 turut dievaluasi.
Usulan prioritas untuk 2026 juga dibahas dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan, terutama dalam penguatan sumber daya manusia di Samarinda Ilir.
Politisi Gerindra itu menilai bahwa pembangunan tidak hanya sebatas infrastruktur, tetapi juga harus menyasar peningkatan kualitas masyarakat agar siap menghadapi tantangan, terutama dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Fokus kita bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun daya saing masyarakat. Generasi mendatang harus siap menghadapi persaingan ekonomi yang semakin terbuka,” tegasnya.
Musrenbang Kecamatan Samarinda Ilir ini turut dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda yang memberikan penjelasan terkait mekanisme perencanaan dan prioritas pembangunan di tingkat kota.
Dengan adanya forum ini, DPRD berharap setiap usulan masyarakat dapat diintegrasikan dengan kebijakan daerah secara lebih efektif, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga.
