Gardamahakam.id – Komisi IV DPRD kota, Anhar, menegaskan pentingnya kawasan pinggiran kota agar mendapatkan alokasi anggaran yang setara dengan wilayah inti Kota Samarinda.
Menurutnya, bahwa kondisi fasilitas pendidikan di sejumlah kecamatan seperti Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir masih jauh dari kata layak.
“Coba bandingkan SMP 50 di Palaran dengan SMP 16 di tengah kota. Yang satu masih kekurangan fasilitas dasar, yang lain mendapat alokasi pembangunan besar-besaran. Ini problem sekali,” ujarnya, Jumat (28/6/2025).
Selain itu, ketimpangan infrastruktur ini bukan sekadar berdampak pada proses belajar-mengajar, tetapi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Kalau semua sekolah punya standar yang sama, orang tua tak perlu cari-cari celah untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Tapi karena kualitas tidak merata, mereka jadi terpaksa mencari jalan lain,” tegasnya.
Ia menyoroti persoalan Penerimaan Murid Baru (PMB) yang menurutnya tidak bisa dilihat hanya dari sisi teknis pelaksanaan, melainkan mencerminkan permasalahan lebih mendasar, yakni ketidakmerataan distribusi pembangunan.
“Ini bukan hanya urusan sistem zonasi. Yang perlu dikaji ulang adalah mengapa kita belum bisa menyediakan sekolah yang layak secara adil di semua kecamatan,” ucapnya.
Dalam rencana anggaran tahun 2025, wilayah Palaran hanya memperoleh sekitar Rp10 miliar dari total belanja fisik pendidikan sebesar Rp317 miliar. Jumlah tersebut, menurut Anhar, hanya cukup untuk membangun satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama.
“Angkanya jelas terlihat. Ada ketimpangan nyata dalam sebaran anggaran pembangunan pendidikan,” tutupnya.
