Gardamahakam.com – Setiap penganggaran harus transparan di setiap OPD oleh karena itu pentingnya audit administrasi dan pengawasan anggaran menjadi perhatian utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Baik melalui Inspektorat Wilayah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fungsi pengawasan sejatinya merupakan bagian integral dari proses audit, selain itu DPRD juga memiliki fungsi pengawasan, maka dari itu –
M. Andriansyah Anggota komisi III, menegaskan sepenuhnya setuju bahwa pengawasan tidak hanya terbatas pada pekerjaan fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan anggaran yang digunakan.
“Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mempersiapkan langkah-langkah konkret, termasuk mengajukan surat ke Inspektorat Provinsi (IPIT) guna meminta dilakukannya audit yang diperlukan,” Ujarnya. Kamis (20/02/2025).
Pun demekian, pria yang angkarap disapa Aan mengaku akan terus melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu pihaknya mengapresiasi masukan yang bawah oleh mahasiswa. Sebab, ini juga menjadi aspek yang harus kami periksa secara menyeluruh.
“Kami mengapresiasi masukan yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Hal ini memang menjadi aspek yang harus kami periksa secara menyeluruh,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya saat ini sedang menjalan tugas perjalanan dinas sehingga pengawasan ini belum bisa dilakukan. “ini kemungkinan besar akan dilakukan setelah tanggal 26 Maret mendatang,” ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawan dan memastikan setiap masukan yang telah diterima akan segera ditindaklanjuti. Hal itu, agar proses audit dapat berjalan secara optimal demi terciptanya tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.(*)
