Gardamahakam.id, Samarinda – Rapat audiensi di DPRD Kota Samarinda pada Kamis (27/2/2025) berlangsung panas ketika pembahasan mengenai keterlambatan pembayaran gaji pekerja proyek Teras Samarinda tak kunjung menemukan titik terang. Insiden ini bahkan memicu kericuhan di ruang rapat, di mana seorang anggota dewan melempar kotak makanan ke arah perwakilan PUPR.
Puluhan pekerja yang tergabung dalam aksi damai bersama Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (TRC-PPA) sebelumnya telah mendatangi gedung DPRD untuk menuntut hak mereka. Para pekerja mengaku belum menerima upah selama lebih dari satu tahun, menyebabkan banyak di antara mereka mengalami kesulitan ekonomi yang serius.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Dinas PUPR Kota Samarinda, Andriyani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan kontraktor proyek, Samudra Anugerah Indah Permai.
Pernyataan ini langsung menyulut emosi anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, yang mempertanyakan mengapa perusahaan tersebut mudah ditemui oleh dinas terkait, tetapi sulit diakses oleh DPRD yang sudah berulang kali meminta klarifikasi.
“Kenapa pihak dinas bisa bertemu dengan mereka, tapi ketika kita meminta kejelasan soal gaji pekerja, tidak ada jawaban? Ini bentuk ketidakadilan!” ujar Abdul Rohim dengan nada tinggi.
Kekecewaannya memuncak hingga ia menggebrak meja dan melempar dua kotak makanan ke arah perwakilan PUPR, Ilhamsyah. Situasi semakin memanas hingga petugas keamanan DPRD dan Kapolsek Kota Samarinda, AKP Kadio, harus turun tangan untuk menenangkan suasana.
Di sisi lain, dalam rapat yang sama, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai permasalahan ini tidak seharusnya berlarut-larut jika OPD terkait menjalankan tugasnya dengan baik. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah gaji pekerja sepenuhnya berada di tangan OPD dan kontraktor, bukan DPRD.
“Seharusnya aksi ini dilakukan di OPD yang bertanggung jawab, karena mereka yang memberikan proyek kepada kontraktor. Tapi kenapa justru lembaga ini yang harus turun tangan?” cetus Anhar.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya permainan antara OPD dan kontraktor, mengingat pemanggilan perusahaan oleh DPRD selalu diabaikan.
“Jangan-jangan kontraktor ini masih bagian dari lingkungan mereka sendiri, sehingga ada yang ditutupi. Kita harus bongkar ini!” tegasnya.
Anhar pun mendesak DPRD mengambil langkah politik, seperti membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau menggunakan hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban langsung dari Wali Kota Samarinda.
“Wali Kota harus bertanggung jawab. Jangan hanya anak buahnya yang disalahkan. Jika beliau bisa berpidato dengan hebat, maka seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini juga,” tegasnya.
DPRD Samarinda kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan hak pekerja segera diselesaikan. Jika tidak ada perkembangan berarti, DPRD berencana mengambil tindakan lebih tegas demi membela hak buruh.
