Gardamahakam.id – Pemerintah Kota dan DPRD Samarinda resmi menyetujui perubahan terhadap APBD 2025. Dalam hasil kesepakatan tersebut, terjadi penyesuaian dengan pengurangan belanja daerah sebesar Rp50,2 miliar dari total semula Rp5,85 triliun menjadi sekitar Rp5,80 triliun. Meski demikian, kabar baiknya pendapatan daerah justru mengalami peningkatan yang signifikan.
Kenaikan pendapatan itu tercatat mencapai Rp165,3 miliar, terutama disokong oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan adanya tambahan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan program pembangunan di Kota Samarinda.
Helmi Abdullah menyampaikan bahwa dinamika ini mencerminkan adanya kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan daerah.
“Dengan peningkatan PAD dan dukungan pusat, kami optimistis APBD 2025 akan semakin responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Samarinda,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah kota menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi. Menurutnya, strategi efisiensi yang diterapkan justru dapat membuka ruang bagi program-program prioritas yang lebih berdampak bagi publik.
Melalui kebijakan anggaran yang lebih adaptif dan transparan, DPRD Samarinda berharap APBD 2025 tidak hanya menjadi catatan angka, tetapi berperan nyata sebagai alat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota tepian tersebut.
