Gardamahakam.id – Kebijakan mewajibkan orang tua siswa membeli seragam dan perlengkapan sekolah melalui koperasi sekolah kembali mendapat sorotan tajam. DPRD Kota Samarinda menilai sistem ini berpotensi menciptakan praktik monopoli yang bisa menambah beban finansial bagi keluarga siswa.
Anhar, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, mengkritisi pola pembelian atribut sekolah yang sering dijual dalam bentuk paket tanpa memberikan alternatif kepada orang tua murid.
“Sekolah seharusnya memberi ruang kebebasan. Kalau semua diwajibkan beli di koperasi tanpa opsi lain, ini tidak adil,” tegas Anhar.
Menurutnya, kebijakan seperti itu justru bertentangan dengan prinsip pendidikan yang inklusif dan berpotensi menghalangi akses siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Lebih jauh, Anhar juga menyampaikan keprihatinan terkait pungutan tambahan yang dikenakan kepada siswa baru, seperti biaya tes psikologi dan asuransi sekolah. Ia menyebut bahwa informasi terkait pungutan tersebut tidak selalu disampaikan secara jelas.
“Pungutan-pungutan seperti ini, kalau tidak diawasi dengan jelas, bisa jadi celah penyimpangan. Ini penting untuk segera ditertibkan,” katanya.
