Gardamahakam.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Samarinda. Ia menilai, pembangunan yang gencar dilakukan selama ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya persoalan ketersediaan layanan air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah, khususnya di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
“Sudah bertahun-tahun masyarakat Bukuan tidak pernah merasakan aliran air dari PDAM. Ini sangat ironis, mengingat Samarinda memiliki anggaran tahunan yang mencapai triliunan rupiah,” ujarnya Rabu (2/7/2025).
Ia menegaskan, air bersih adalah kebutuhan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Ketimpangan ini, lanjut Anhar, menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan belum berpihak pada kebutuhan riil warga.
Menanggapi alasan dari pihak PDAM terkait keterbatasan wilayah pelayanan, Anhar menyatakan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan pembenaran. Menurutnya, berbagai kendala administratif semestinya tidak menjadi penghalang bagi pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
“Jangan jadikan aturan sebagai alasan untuk membiarkan warga hidup tanpa akses air bersih. Pemerintah harus hadir dan mencari solusi, bukan bersembunyi di balik dalih teknis,” tutupnya.
