Gardamahakam.id – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vanandza, menilai langkah penertiban terhadap lapak-lapak di Pasar Subuh pada 9 Mei lalu terlalu berlebihan. Ia menyayangkan pengerahan personel dalam jumlah besar dari Satpol PP, kepolisian, dan TNI hanya untuk menangani delapan pedagang yang masih bertahan di lokasi tersebut.
“Katanya dari 64 pedagang, sudah sekitar 56 sampai 58 yang pindah. Hanya tersisa delapan orang, tapi aparat yang turun begitu banyak. Menurut saya, kenapa tidak dilakukan secara persuasif? Tidak perlu sampai timbul keributan,” ujar Vanandza.
Vanandza mengungkapkan bahwa sehari sebelum pembongkaran berlangsung, ia telah menerima informasi mengenai rencana tersebut dan segera turun langsung ke lokasi di pagi harinya dengan harapan bisa menunda proses pembongkaran.
“Saya sudah minta waktu di sana, tapi belum sempat bicara sudah diterobos masuk. Seandainya kemarin bisa duduk bersama, berdialog, mungkin bisa ditunda sebentar. Saya bilang ditunda sehari, sebulan, bahkan setahun pun tidak masalah karena itu lahan pribadi, bukan aset negara,” jelasnya.
Ia menilai komunikasi dari pihak pemerintah belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. Menurutnya, para pedagang sebenarnya terbuka untuk berdiskusi dan pindah secara sukarela asalkan pendekatannya dilakukan secara manusiawi.
“Harus ada komunikasi dari hati ke hati. Diberi penjelasan menyeluruh, disampaikan solusi dan kendala yang ada. Mereka sebenarnya bersedia pindah dengan sukarela,” pungkas Vanandza.
