Gardamahakam.id – Program pembangunan berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur di lingkungan permukiman.
Di Samarinda, program Probebaya yang digagas sejak 2021 telah membawa berbagai perubahan di tingkat RT melalui alokasi anggaran yang signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai masukan terkait efektivitas dan pelaksanaan program ini.
Menjelang kelanjutan Probebaya untuk periode 2025-2030, berbagai pihak mendorong evaluasi agar program ini lebih optimal dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, menilai bahwa meskipun program ini membawa manfaat bagi masyarakat, masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki.
“Mungkin sedikit bermasalah di masyarakat, misalnya mungkin pada saat sosialisasinya di masyarakat, RT kurang koordinasi dengan masyarakat. Ada laporan bahwa masyarakat tidak terlalu terlibat dan lainnya,” ujar Ahmad Kamis, 6 Maret 2025.
Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan sebelum program kembali dijalankan agar tidak menemui hambatan serupa di masa mendatang. Sosialisasi yang lebih efektif dinilai penting untuk menyamakan persepsi masyarakat mengenai program ini.
“Supaya nanti masyarakat kita ini jangan sampai berpikirnya kayaknya ini hanya pekerjaan yang dibuat-buat hanya yang mungkin ada orang-orang tertentu yang diuntungkan,” tambahnya.
Pemerintah kota juga diharapkan menyusun strategi agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi, baik secara teknis maupun dalam memberikan masukan terhadap proyek yang akan dikerjakan.
Ahmad menekankan pentingnya memasukkan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD agar dana Probebaya dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka.
“Jadi melihat lagi kebutuhan masyarakat kita ya,” pungkasnya.
