Gardamahakam.id – Partisipasi perempuan dalam dunia politik terus menjadi topik yang mendapat perhatian luas. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, terutama di tingkat legislatif, menjadi faktor penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berperspektif gender.
Di Samarinda, wacana mengenai peran perempuan di DPRD kembali mencuat, mengingat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, belum ada perempuan yang menduduki kursi pimpinan di lembaga tersebut.
Namun, kini muncul harapan baru dengan adanya perwakilan perempuan yang akhirnya mendapat posisi strategis sebagai Wakil Pimpinan DPRD.
“Kita terakhir memiliki keterwakilan perempuan di pimpinan DPRD pada tahun 2009. Ke depan, saya berharap ada perwakilan perempuan yang mengisi posisi tersebut. Saya tidak bermaksud mengintervensi partai-partai lain, tetapi penting untuk memberikan ruang bagi kesetaraan gender,” ujarnya, Rabu (29/1/2025).
Anhar juga mengacu pada kepemimpinan Puan Maharani di DPR RI sebagai contoh bahwa perempuan memiliki kapasitas yang mumpuni dalam dunia politik.
Ia berharap DPRD Samarinda dapat mengikuti jejak serupa dengan menghadirkan perempuan yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam dinamika politik daerah.
“Kami menginginkan adanya keseimbangan dalam representasi gender di DPRD Samarinda. Setidaknya, ada satu perempuan yang duduk di kursi pimpinan untuk memberikan perspektif yang lebih beragam,” lanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa pada periode sebelumnya, DPRD Samarinda pernah memiliki keterwakilan perempuan, seperti Mardia yang mewakili Fraksi TNI-Polri pada tahun 1999 serta Fatimah Asyari yang menjabat pada periode 2004-2009.
Namun, setelah itu, tidak ada lagi perempuan yang mengisi posisi tersebut.
“Semoga hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik agar lebih mendorong kader-kader perempuan untuk duduk di kursi pimpinan,” tambahnya.
Dalam beberapa kesempatan reses, Anhar juga menerima aspirasi dari masyarakat yang menginginkan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan DPRD.
Menurutnya, kehadiran perempuan sangat penting agar kebijakan yang menyangkut perlindungan perempuan, kesejahteraan keluarga, dan kesetaraan gender dapat lebih diperhatikan.
“Jika ada perempuan di kursi pimpinan, maka pembahasan kebijakan bisa lebih inklusif. Sudah terlalu lama DPRD tidak memiliki keterwakilan perempuan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anhar menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi juga membawa perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, ia berharap partai-partai politik di Samarinda dapat melihat potensi ini dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kader perempuan yang berkompeten.
“Ini bukan sekadar tentang jumlah, tetapi tentang memberikan peluang yang adil bagi semua gender untuk berkontribusi dalam pembangunan kota kita,” pungkasnya.
