Gardamahakam.id – Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan TB dan HIV/AIDS di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menilai bahwa program-program yang telah dirancang belum mampu berjalan optimal karena minimnya pendanaan.
“Kita punya program, tapi pendanaannya kecil. Akhirnya tidak berdampak besar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas di rumah sakit, khususnya ruang isolasi bagi pasien TB dan HIV. Baik rumah sakit pemerintah maupun swasta dinilai belum memadai dalam menangani pasien dengan penyakit menular tersebut.
“Ruang isolasi terbatas. Ada rumah sakit yang hanya punya satu ruangan dengan lima bed. Padahal kasusnya tinggi,” keluhnya.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting, namun belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah. Meski ada komunitas yang bergerak secara mandiri, tetap diperlukan dukungan kebijakan dan anggaran untuk memperkuat peran mereka.
“Ada komunitas yang bergerak sendiri, tapi kalau tidak disokong anggaran dan regulasi yang kuat dari pemerintah, mereka tidak akan bisa bekerja optimal,” ujar Sri Puji.
Ia berharap agar raperda yang sedang disusun ini bisa menjadi acuan hukum yang jelas dan mendorong kerja sama lintas sektor untuk mengurangi penyebaran TB dan HIV di Samarinda.
“Harapan kami, penanganan penyakit menular ini bisa lebih terarah dan berkelanjutan. Tidak cuma simbolis, tapi benar-benar dijalankan dengan baik,” pungkasnya.
